Dalam memodernisasi pelayanan terkait inovasi pelayanan publik dan mencegah adanya pungutan liar (pungli), Polri secara resmi meluncurkan program aplikasi e-tilang, e-samsat dan sim online.
Secara serentak di seluruh Indonesia, peluncuran aplikasi ini disaksikan di berbagai daerah termasuk Bali, salah satunya. Melalui video conference yang disaksikan oleh petinggi Polda Bali beserta lembaga atau instansi terkait seperti Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Bali, Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto beserta jajarannya melihat prosesi peluncuran program tersebut secara langsung di gedung aula Polresta, Denpasar, Jumat (16/12) kemarin.
Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian mengatakan 3 program aplikasi ini diharapkan mampu memberantas budaya koruptif di tubuh lembaga kepolisian sehingga kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.
“E-Tilang ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya dalam kata sambutannya seperti yang dikutip dalam detik.com.
Lebih lanjut, ia menjelaskan awal mula gagasan dalam penerapan E-Tilang ini Polri dihadapkan pada persoalan sistem hukum pidana di Indonesia yang menyempatkan tilang dalam rangkaian sistem pidana. Ia menyebutkan terkait itu tilang dalam Negara kita masuk dalam ranah kriminalisasi. Maka dari itu, kata dia proses tilang masuk ke dalam sistem hukum pidana.
“Masuk ke pengadilan, dituntut jaksa dan kemudian oleh hakim divonis denda. Di beberapa Negara, itu tidak dikriminalkan seperti di Singapura, begitu ada pelanggaran langsung dia membayar denda,” ujarnya.
Setelah berkonsultasi dan minta petunjuk dengan MA dan Kejagung, akhirnya Polri melakukan penyederhanaan dengan masih dikriminalisasi tapi cukup bayar tanpa harus mengubah Undang-undang lalu lintas. Meski demikian Polri juga tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin tetap mengikuti persidangan lengkap dari awal sampai akhir.
